Jumat, 01 Juli 2011

SUPERVISI KEPALA SEKOLAH

RINGKASAN
PELAKSANAAN SUPERVISI KEPADA SEKOLAH
UNTUK MENINGKATKAN PROFESIONALITAS GURU
(DESKRITIF, KUALITATIF DI SMA NEGERI 4 LUBUKLINGGAU)

NURHAYATI
Tesis S2 Program Study Magister Manajemen Pendidikan Universitas
Bengkulu, Bengkulu, 2006, 113 halaman.

            Permasalahan umum penelitian ini adalah bagaimankah pelaksanaan supervisi pengajaran di SMA Negeri 4 Lubuklinggau. Berdasarkan masalah umum tersebut maka di rumuskan masalah khusus dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian yang ingin di cari jawabannya lewat penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) bagaimanakah program supervisi pengajaran kepala sekolah (2) bagaimanakah pelaksanaan teknik-teknik supervisi pengajaran oleh kepala sekolah ? (3) apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan supervisi pengajaran ?. sejalan dengan masalah penelitian tujuan umum penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan supervisi pengajaran oleh kepala sekolah SMANegeri 4 Lubuklinggau. Tujuan khusus penelitian untuk mendiskripsikan : (1) program supervisi pengajaran kepala sekolah : (2) pelaksanaan teknik-teknik supervisi pengajaran oleh kepala sekolah : dan (3) faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan supervisi pengajaran.
            Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Subyek penelitian ialah kepala sekolah, guru, siswa, dan pengawas di DIKJAR Lubuklinggau. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.
            Hasil penelitian secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan supervisi pengajaran di SMA Negeri 4 Lubuklinggau sudah berjalan dengan baik. Dikatakan demikian antara lain karena supervisi pengajaran dilaksanakan oleh kepala sekolah sudah terencana, terjadwal dengan baik, tapi belum terprogram dan pelaksanaan berbagai teknik supervisi pengajaran yang ada belum dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan supervisi pengajaran yang ada.
            Kesimpulan umum ini direduksi dari kesimpulan khusus sesuai dengan urutan pertanyaan penelitian sebagai berikut. Pertama, kepala SMA Negeri 4 Lubuklinggau belum memiliki program supervisi pengajaran yang ditulis dan dibuat sedemikian rupa sehingga mengakibatkan disamping kegiatan supervisi pengajaran yang dilakukan sangat kurang terarah, sulit untuk dimonitor dan diawasi kemajuan pelaksanaannya dari hari ke hari. Di samping itu dengan kondisi tersebut membuat guru-guru yang secara langsung juga terlibat dalam kegiatan disupervisi yang dilakukan kepala sekolah sulit untuk memahami tujuan pelaksanaan supervisi, juga menyulitkan mereka untuk berpartisipasi secara optimal.
            Kedua, teknik-teknik supervisi pengajaran yang dilaksanakan oleh kepala SMA Negeri 4 Lubuklinggau belum sesuai dengan pedoman yang berlaku. Teknik supervisi yang baru dilaksanakan adalah sebatas teknik kunjungan kelas, rapat guru, pertemuan individual, pelaksanaan teknik supervisi ini sudah mengikuti tata cara pelaksanaan yang tercantum di dalam berbagai buku teks dan buku pedoman pelaksanaan supervisi pengajaran yang di keluarkan oleh Depdiknas. Tapi pelbagai teknik supervisi lainnya seperti teknik supervisi berupa penyelenggaraan perpustakaan jabatan yang memadai, memberikan tugas khusus kepada guru untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya, buletin supervisi, penugasan untuk melakukan pengkajian suatu hasil penelitian atau kemajuan di bidang pendidikan, dan lainnya belum dilaksanakan.
            Ketiga, hambatan yang dihadapi oleh kepala sekolah dalam pelaksanaan supervisi pengajaran di SMA Negeri 4 Lubuklinggau sangat banyak dan kompleks, antara lain adalah pemahaman kepala sekolah sendiri yang belum baik terhadapa supervisi pengajaran. Kepala sekolah sangat sibuk dengan tugas-tugas rutin dari kantor lainnya. Keterbatasan sarana, prasarana, dan dana, belum adanya aturan yang jelas tentang kewajiban kepala sekolah untuk mengadakan supervisi pengajaran dan pengawasan terhadap pelaksanaan supervisi pengajaran yang dilakukan oleh pihak yang berwenang masih kurang, sedangkan faktor pendukung pelaksanaan supervisi pengajaran SMA Negeri 4 Lubuklinggau adalah kesiapan guru untuk menerima dengan baik supervisi dari kepala sekolah, adanya hubungan kekeluargaan yang sudah terbina sedemikian rupa di sekolah, dan adanya dukungan yang baik dari jajaran Depdiknas Kota, termasuk melalui para pengawas yang secara periodik datang ke sekolah.

Kata kunci  : Supervisi pengajaran, Program Supervisi Pengajaran, Tekni-Teknik Supervisi Pengajaran dan strategi supervisi pengajaran.

D.  Faktor Penghambat dan Pendukung

            Adalah suatu hal yang sangat alamiah dan sangat wajar terjadi jika dalam pelaksanaan suatu program apapun ditemui pelbagai hambatan dan pendukung. Demikian pula dengan pelaksanaan supervisi pengajaran oleh kepala sekolah SMA Negeri 4 Lubuklinggau. Adapun faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan supervisi pengajaran di SMA Negeri 4 Lubuklinggau adalah sebagai berikut.
1. Hambatan Pelaksanaan Supervisi Pengajaran
            Sebagai suatu kegiatan profesional untuk membantu guru menjadi lebih baik dalam pelaksanaan program pembelajaran kepala sekolah menghadapi berbagai hambatan. Hambatan-hambatan tersebut ada yang tergolong tidak terlalu serius atau berat, seperti guru yang belum siap untuk disupervisi, kesibukan kepala sekolah dan guru, sampai kepada hambatan yang serius antara lain berupa pemahaman kepala sekolah dan guru tentang supervisi pengajaran yang belum sempurna. Secara lebih lengkap hasil penelitian tentang hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan supervisi pengajaran oleh SMA Negeri 4 Lubuklinggau dapat dijelaskan sebagai berikut  :
            Pertama, pemahaman kepala sekolah yang belum baik terhadap supervisi pengajaran. Ini sebenarnya wajar terjadi karena selama dan sebelum menjadi kepala sekolah yang bersangkutan belum pernah mendapatkan penataran tentang supervisi pengajaran. Memang dari pihak Depdiknas dan pihak lain seperti LPMP belum dapat memberikan pelatihan tentang supervisi pengajaran kepada semua kepala sekolah yang telah menjabat, apalagi bagi guru-guru yang diproyeksikan untuk diangkat sebagai kepala sekolah. Pembinaan kepala sekolah tentang supervisi pengajaran dilakukan biasanya dengan jalan mengirimkan kepada pelbagai sekolah yang ada buku-buku pedoman pelaksanaan supervisi. Kepala sekolah diharapkan dapat belajar sendiri dari buku-buku supervisi pengajaran tersebut, dan sangat disarankan juga untuk belajar dari pelbagai sumber yang lain, atau buku lainnya yang banyak diperjual-belikan di pasaran. Kepala sekolah juga dapat mengakses perpustakaan yang ada, atau bahkan menelusuri referensi atau bahkan bacaan melalui internet. Harapan seperti ini ternyata tidak mudah dalam implementasinya. Dalam arti sungguhpun sudah cukup banyak himbauan agar kepala sekolah dan guru-guru terus-menerus belajar dari sumber belajar yang memungkinkan untuk itu, namun dalam kenyataannya dengan berbagai alasan tidak banyak yang melakukannya. Kebiasaan belajar yang belum tertanam dengan baik dalam diri guru dan kepala sekolah akan pentingnya belajar sepanjang hayat belum menjadi budaya. Disisi lainnya kepala sekolah juga belum melihat adanya urgensiu yang tinggi utnuk meningkatkan pemahamannya terhadap hakekat supervisi pengajaran baik pada dataran teori maupun pada dataran implementasi. Mereka merasa dengan kemampuan yang sudah cukup untuk memimpin suatu lembaga pendidikan atau sekolah.
            Kedua, kesibukan Kepala Sekolah memang terlihat sangat sibuk dengan tugas-tugas rutin sehari-hari. Kegiatannya demikian banyak dari kegiatan pengaturan dan monitoring kegiatan yang bersifat teknis sampai kepada penyelesaian tugas-tugas berat lainnya. Kesibukan kepala sekolah dimulai pagi hari dengan kegiatan monitoring siswa masuk sekolah. Ketertiban mereka dalam berpakaian seragam. Kondisi kesehatan siswa tidak luput juga dari perhatian kepala sekolah. Di lain pihak kepala sekolah juga bertugas untuk memantau guru-guru yang datang kesekolah dari pagi hari. Pemantauan ini dimaksudkan untuk memastikan apakah ada guru yang tidak masuk. Jika ada guru yang tidak masuk dan kebetulan yang bersangkutan belum sempat memberitahukan kepada kepala sekolah maka kepala sekolah langsung dapat meminta guru piket untuk mengisi kelas yang kosong atau kepala sekolah sendiri yang masuk kelas. Sebagai kepala sekolah juga bertugas dan bertanggung jawab untuk membereskan urusan administrasi sekolah. Ini bukan pekerjaan yang mudah, apalagi ketika kepala sekolah harus membuat laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dana bantuan Proyek. Pekerjaan yang terakhir ini memang tidak mudah. Berulang kali mengadakan konsultasi dengan Pihak Dinas dan konsultan dana
            BOS dalam rangka penyusunan laporan ini penting karena pengetahuan tentang tatacara pengelolaan dana BOS termasuk didalamnya tatacara menyusun laporan masih merupakan hal yang baru bagi kepala sekolah pada umumnya, termasuk bagi kepala SMA Negeri 4 Lubuklinggau. Tidak adanya tenaga administrasi yang secara khusus ditugaskan disekolah sebagaimana halnya di SMPN semakin membuat tugas kepala sekolah menjadi sangat berat. Kepala sekolah juga sering sibuk ke kantor Dinas Diknas untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan sekolah. Banyak lagi kegiatan dan kesibukan kepala sekolah sehari-hari yang membuat waktu demikian tersita sehingga amat menyulitkan dalam menyediakan waktu yang memadai untuk pelaksanaan supervisi pengajaran.
            Ketiga, keterbatasan sarana prasarana dan dana. Keterbatasan ini sangat jelas terlihat di sekolah sehingga bukan hanya kegiatan supervisi pengajaran yang tidak dapat terlaksana secara optimal tetapi banyak program sekolah lainnya yang terganggu karena sarana prasarana dan bahkan dana untuk itu tidak tersedia dalam jumlah yang memadai. Salah satu keterbatasan yang paling menonjol adalah tidak tersedianya perpustakaan profesional yang memadai yang dapat digunakan guru dan kepala sekolah untuk memajukan profesinya.  Pihak yang berwenang memang sampai saat ini belum memberikan prioritas untuk mendirikan perpustakaan guru di masing-masing sekolah. Disamping itu sekolah juga mengalami kekurangan sarana dan alat bantu pembelajaran. Buku-buku pegangan guru termasuk buku eksiklopedia juga sangat terbatas sehingga membuat guru sangat sulit untuk mengembangkan profesinya di sekolah.
            Keempat, belum adanya aturan yang jelas tentang kewajiban kepala sekolah untuk mengadakan supervisi pengajaran. Pihak Depdiknas memang tidak memiliki aturan yang mewajibkan kepala sekolah melaksanakan supervisi pengajaran yang diatur dalam pedoman tertentu, dan jika kepala sekolah diwajibkan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jika kepala sekolah tidak melaksanakan maka akan diberikan sanksi. Yang ada adalah masih lebih banyak berupa himbauan atau pedoman umum yang sifatnya tidak terlalu mengikat kepala sekolah untuk melaksanakannya. Lain misalnya dengan kegiatan pelaksanaan apel bendera pada pagi senin, perayaan hari besar nasional tertentu, dan lain sebagainya yang sudah diatur sedemikian rupa. Karena tidak adanya aturan yang jelas maka kepala sekolah cenderung mempersepsikan tugas memberikan supervisi pengajaran sebagai tugas yang perlu dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang dimiliki oleh kepala sekolah. Bukan berdasarkan kebutuhan guru. Dengan kondisi sepeti ini maka membuat pelaksanaan supervisi pengajaran yang dilakukan oleh kepala sekolah jauh dari apa yang diharapkan.
            Kelima, pengawasan dari berbagai pihak, terutama pengawas, terhadap pelaksanaan supervisi pengajaran yang dilakukan oleh kepala sekolah masih kurang. Walaupun pengawasan secara periodik datang kesekolah untuk mengadakan supervisi dana pembinaan umumnya lainnya, namun mereka rata-rata belum memberikan sejenis petunjuk dan perintah yang tegas agar kepala sekolah benar-benar melaksanakan supervisi pengajaran dengan baik dengan program yang jelas dan jadwal yang pasti. Kemudian perintah ini dimonitoring sedemikian rupa pelaksanaannya oleh kepala sekolah. Jika tidak dilaksanakan sesuai dengan yang diminta perlu diklasifikasi apa yang menyebabkan kondisi seperti itu terjadi. Kemudian kalau pelaksanaaannya belum optimal atau belum sejalan betul dengan apa yang diharapkan maka diberikan pembinaan yang optimal. Dengan pembinaan secara terus-menerus diyakini akan sangat membantu kepala sekolah dalam mengintensifkan pelaksanaan supervisi pengajaran di sekolahnya.

2.  Faktor Pendukung
            Di samping faktor penghambat dalam pelaksanaan supervisi pengajaran oleh kepala SMA 4 Lubuklinggau ditemui berbagai faktor pendukung yang sesungguhnya sangat besar manfaatnya jika dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Faktor pendukung dimaksud seperti kesiapan guru untuk menerima bimbingan dan bantuan kepala sekolah melalui pelaksanaan supervisi pengajaran. Sudah terbinanya hubungan kekeluargaan yang baik sesama guru. Dukungan dari pihak atasan dalam hal ini pengawas dan pejabat di jajaran Dinas Dikjar Lubuklinggau dan siswa. Untuk lebih jelasnya terhadap masing-masing faktor pendukung tersebut diuraikan secara singkat berikut ini.
Pertama, kesediaan guru menerima pembinaan dari kepala sekolah SMA Negeri 4 Lubuklinggau menunjukkan guru senior tidak keberatan jika kepala sekolah secara terus-menerus membina mereka bahkan hal ini dipandang sebagai suatu keharusan baik dalam kapasitas sebagai kepala sekolah yang memang memiliki salah satu tugas membina guru. Juga dilihat dari tingkat kepangkatan kepala sekolah yang lebih tinggi dari guru. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang demikian pesat juga disadari dan direfleksikan oleh guru sebagai adanya kebutuhan bagi mereka untuk mengembangkan diri.
            Kedua, adanya hubungan kekeluargaan diantara guru dengan guru, dan antara guru dengan kepala sekolah. Guru-guru merasa bagaikan keluarga sehingga sangat mendukung upaya penciptaan iklim organisasi yang baik di sekolah. Hubungan antara guru yang satu dengan lain dibangun atas dasar kebersamaan disegala bidang, tidak ada yang merasa lebih baik atau lebih penting dari yang lainnya. Mereka sama-sama merasa sebagai guru yang seluruh aktivitasnya di sekolah harus di curahkan untuk kemajuan belajar murid. Hubungan kepala sekolah dengan guru juga demikian adanya. Walaupun kepala sekolah secara formal diangkat sebagai pemimpin di sekolah tetapi dalam menjalankan kepemimpinannya tidaklah otoriter. Tetapi berdasarkan kepemimpinan yang demokratis . Komunikasi dengan guru lebih banyak di bangun atas dasar komunikasi yang lebih bersifat informal ketimbang komunikasi formal. Kondisi hubungan seperti ini sangat mendukung pelaksanaan supervisi pengajaran jika dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
            Ketiga, dukungan dari pihak atasan. Dukungan ini diberikan secara terus-menerus baik melalui pengiriman berbagai pedoman dan buku petunjuk ke sekolah juga melalui berbagai pertemuan yang diadakan oleh pimpinan Dinas dengan kepala sekolah. Kedatangan pengawas secara periodik kesekolah juga dapat diartikan sebagai bentuk dukungan langsung dari mereka terhadap upaya peningkatan kualitas pembelajaran guru. Dengan dukungan seperti itu maka membuat kepala sekolah seharusnya tidak perlu ragu-ragu lagi untuk secara intensif melaksanakan supervisi pengajaran. Menggerakkan segenap potensi yang ada disekolah secara optimal agar kegiatan penting tersebut dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

E.  Pembahasan
            Supervisi merupakan kegiatan yang berhubungan dengan usaha-usaha perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan pada umumnya dan kualitas pembelajaran pada khususnya (Ngalim Purwanto, 1988 : 84). Kualitas pembelajaran mencakup kualitas proses dan kualitas dari hasil pembelajaran.
            Kualitas proses pembelajaran sangat bergantung pada profesionalitas guru, sedangkan kualitas hasil pembelajaran yang biasanya ditujukan oleh prestasi belajar siswa akibat dari proses pembelajaran. Jika proses pembelajaran berkualitas maka dapat dipastikan hasil pembelajaran akan berkualitas pula. Demikian pula sebaliknya, jika proses pembelajaran kurang atau tidak berkualitas maka dengan sendirinya kualitas hasil pembelajaran juga sulit untuk ditingkatkan kualitasnya.
            Agar pembelajaran dapat mencapai kualitas sebagaimana diharapkan maka perlu diupayakan peningkatan kompotensi dan profesionalisme guru. Peningkatan kualitas profesional guru menjadi demikian urgen karena jabatan guru adalah suatu profesi, berkaitan dengan profesi guru ini Deroche (1985 :149)
The profession need teachers with up-to date knowledge, skills, and competencies-teachers who are motivated, adequately trained and capabile of implementaing new technologies, innovative programs, and different educational models.

Salah satu upaya untuk meningkatkan profesi  guru itu adalah dengan meningkatkan kualitas supervisi pengajaran. Sedangkan kualitas pelaksanaan supervisi pengajaran bergantung juga pada kompotensi dan profesionalisme supervisor.  Dengan kata lain pelaksanaan supervisi pengajaran yang ditujukan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas guru melalui pengembangan kompetensi dan profesionalisme guru, seharusnya dilaksanakan oleh supervisior yang memiliki kompetensi dan profesionalisme di bidang supervisi.
      Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalistas kepada sekolah SMA Negeri 4 dalam pelaksanaan supervisi pengajaran masih kurang. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Harun (1992 : 64) yang antara lain menemukan bahwa kemampuan profesional kepada sekolah dalam pelaksanaan supervisi pengajaran di SMP Kota Madya Manado masih sangat kurang atau paling tinggi pelaksanaan supervisi pengajaran hanya baru pada batas yang mencangkup askep fisik saja. Memang dalam pelaksanaan supervisi pengajaran di Indonesia masih terbatas pada aspek-aspek fisik dan aspek-aspek administratif formal saja seperti frekuensi penggunaan laboratorium, kehadiran guru di sekolah, dan sebagainya, sedangkan supervisi terhadap penyelenggaraan pembelajaran masih kurang mendapatkan perhatian. Bukan berarti aspek-aspek yang disebut diatas tidak perlu disupervisi tetapi setidaknya aspek penyelenggaraan pembelajaran perlu mendapatkan perhatian yang berimbang bahkan lebih baik daripada aspek-aspek tersebut.
      Kecenderungan pelaksanaan supervisi pembelajaran sekarang ini yang hanya berfokus pada salah satu teknik saja, yaitu sepervisi kunjungan kelas menunjukkan tidak adanya kesempatan bagi seseorang supervisi untuk memperkenalkan inovasi terbaru pembelajaran kepada guru-guru. Melihat keadaan supervisior sebagaimana dinyatakan diatas jangankan memperkenalkan untuk memperoleh inovasi pembelajaran saja mereka tidak berkesempatan.
      Satori (1989 : 829 ) telah meneliti efektivitas sistem pelayanan atau bantuan profesional bagi guru-guru sekolah dasar di Cianjur dengan judul ”Pengembangan Model Supervisi Sekolah Dasar”. Simpulnya penelitan tersebut adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan proses belajar mengajar (supervisi pengajaran) kurang mendapatkan perhatian dibandingkan dengan pengawasan terhadap aspek fisik dan administratif formal.
      Sangkut Nasroni (2005 : 84) dengan judul penelitian pelaksanaan supervisi pengajaran oleh kepala Sekolah Menengah Atas Negeri nomor 4 Lubuklinggau Kabupaten Musi Rawas, menyimpulkan bahwa pelaksanaan supervisi pengajaran di SMA Negeri 4 Lubuklinggau Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan masih perlu ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya. Peningkatan mana bukan hanya menjadi tanggung jawab kepala sekolah sendiri tetapi juga menjadi tanggung jawab dari pihak Dinas Pendidikan dengan segenap jajarannya, terutama melalui para  pengawas yang secara reguler biasanya mengadakan kunjungan ke sekolah-sekolah.
      Karena supervisi pengajaran belum berjalan sebagaimana mestinya disekolah maka menurut Sahertian (1998 : 36) proses pembinaan guru pada tingkat sekolah menjadi demikian terganggu. Ini mengakibatkan para guru lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengajar dan aktivitas lain yang jauh dari hal-hal yang menyagkut dengan pembinaan profesinya. Ini juga terjadi di SMA Negeri 4 tempat penelitian ini dilangsungkan. Guru-guru sehari-harinya lebih banyak mengajar dan melakukan kegiatan lain yang tidak berhubungan degan kegiatan peningkatan profesinya sebagai guru. Dalam keadaan seperti ini maka peran-peran pihak luar sekolah, terutama dari para pengawas sungguh sangat diperlukan. Guru-guru harus di kunjungi oleh pengawas dalam frekuensi yang lebih banyak, termasuk mengunjugi kelas ketika guru mengajar pelaksanaan keharusan seperti ini ternyata di lapangan tidak mudah karena disamping jumlah pengawas memang sangat sedikit. Disisi lain intensif untuk mereka dalam bekerja masih sangat memprihatinkan.
      Tidak berjalannya supervisi pengajaran sebagaimana diharapkan di SMA Negeri 4 pertama-tama diakibatkan oleh belum adanya program yang dibuat oleh kepala sekolah secara khusus. Padahal pembuatan program supervisi merupakan salah satu faktor yang sangat penting agar tujuan supervisi yang dilaksanakan dapat tercapai dengan baik. Hal ini jelas dicantumkan dalam buku Kinerja Sekolah (2005:12) yang disana antara lain dinyatakan sebagai supervisor, seorang kepala sekolah harus melakukan pengawasan dan pembinaan kepada guru, khususnya berkaitan dengan kegiatan belajar dan mengajar di kelas, agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan serta dapat dicapai secara efektif dan efisien. Berbagaia aspek yang harus di kuasai kepala sekolah dasar adalah sebagai berikut : Pertama, aspek kemampuan menyusun program supervisi pendidikan dengan sistem penilaian sebagai berikut :
1-30         belum memiliki program supervisi
31-50     memiliki program supervisi tidak terjadwal secara rinci
51-70     memiliki program supervisi yang terjadwal secara rinci dan memiliki instrumen supervisi
71-85     memiliki program supervisi yang terjadwal secara rinci dan memiliki instrument supervisi, tetapi frekuensi supervisi kelas kurang dari 1 kali pertahun untuk setiap guru, atau 1 kali untuk setiap kegiatan
86-100 memiliki program supervisi yang terjadwal rinci dengan instrument supervisi dan frekuensi supervisi kelas minimal 1 kali pertahun atau 1 kali untuk setiap kegiatan.

Kedua, aspek kemampuan melaksanakan supervisi pendidikan. Contoh dalam memberikan penilaian atas aspek ini beserta skoring penilaiannya untuk setiap tahapan dapat dilihat berikut ini :

1-30         belum melaksanakan supervisi
31-50     pelaksanaan supervisis secara isidentil (tidak terjadwal)
51-70     pelaksanaan supervisi terjadwal tetapi tidak menggunakan instrumen supervisi
71-85     pelaksanaan supervisi terjadwal, dilaksanakan dengan instrumen, tetapi pelaksanaan supervisi kelas kurang dari 1 kali setiap kegiatan

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar